Tapanulitimes.com | Simalungun.
Puluhan warga mengatasnamakan dirinya Aliansi Sipolha Sihaporas (ASS) melakukan aksi unjuk rasa Kamis, 6 April 2023 ke kantor DPRD Simalungun di Pematang Raya.
Foto: Demo Mass Aliansi Sipolha Sihaporas/Simalungun |
Kedatangan mass ASS ini mendesak DPRD dan Pemkab Simalungun mendorong agar segera membahas isu tanah adat Sipolha Sihaporas untuk memperoleh kepastian hukum dimana agar tidak adalagi kelompok atau masyarakat yang mengklaim maupun mengaku Sihaporas tanah mereka.
Berikut beberapa tuntutan massa Aliansi Sipolha-Sihaporas;
- Mengutuk tindakan anarkis LAMTORAS yang berupaya meng-Ulayatkan Wilayah Sipolha Sihaporas dengan merekayasa sejarah.
- Mendesak Institusi Kepolisian menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh LAMTORAS yang seolah-olah kebal hukum di Wilayah Sipolha Sihaporas Kab. Simalungun.
- Mendesak Bupati Simalungun untuk lebih serius menyikapi isu Tanah adat Wilayah Sipolha Sihaporas agar memperoleh kepastian hukum.
- Mendesak DPRD Simalungun agar mendorong Bupati Simalungun membahas isu Tanah adat Wilayah Sipolha Sihaporas agar segera memperoleh kepastian hukum.
- Mendesak pihak PT. TPL.Tbk untuk mengusir LAMTORAS dan jangan membiarkan.
Foto: Demo ratusan massa Aliansi Sipolha Sihaporas
Inilah poin tuntutan yang disuarakan massa Aliansi Sipolha Sihaporas dihadapan Ketua DPRD Simalungun. (rdk)